Ketua FPI: Ahok Tidak Sah Jadi Gubernur! – Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Salim Alatas menilai penetapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak sah.

Pasalnya, rapat paripurna yang digelar DPRD DKI pada Jum’at, 14 November kemarin dinilai tidak sesuai dengan tata tertib.

Menurut peraturan yang berlaku, rapat paripurna seharusnya dihadiri oleh Ketua DPRD, tiga wakilnya, serta jumlah minimal peserta 3/4 anggota dewan.

Namun, pada rapat penetapan Ahok kemarin, Ketua DPRD hanya datang sendirian tanpa wakil-wakilnya. Jumlah peserta juga hanya mencapai 44 orang dari total 106 anggota DPRD.

“Baru berapa fraksi saja yang datang di sana, hanya segelintir. Enggak sah itu,” ujar Habib Salim.

Karena tidak sah tersebut, Habib Salim menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan penurunan Ahok dari jabatan Gubernur. “Kita akan terus melakukan unjuk rasa turun ke jalan,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik juga mengatakan hal serupa. “Itu namanya pertemuan oleh sekelompok anggota dewan dan bukan rapat paripurna,” katanya.

M. Taufik juga mengungkapkan bahwa undangan untuk rapat paripurna harus ditandatangani Ketua DPRD dan diparaf setidaknya satu Wakil Ketua. Namun, yang terjadi adalah Ketua DPRD menandatangani undangan bersama ketua fraksi.

“Jadi kami tegaskan itu bukan rapat paripurna,” tandasnya saat konferensi pers di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jum’at kemarin.

Sebagaimana diketahui, DPRD DKI menggelar rapat istimewa untuk menetapkan Ahok sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai Presiden. Dalam rapat yang berlangsung tidak lebih dari 10 menit itu, seluruh anggota dewan dari Koalisi Merah Putih (KMP) menolak hadir .

Mengenai ketidakhadiran anggota KMP tersebut, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak ambil pusing. Dirinya menilai pengangkatan Ahok sebagai Gubernur berdasarkan mandat dari Kementerian Dalam Negeri.

Saat ini Prasetyo telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi melalui Mendagri terkait pelantikan Ahok yang rencananya 18 November mendatang.