Korea Selatan Akui Bantu Australia Sadap Indonesia

Singapura dan Korea Selatan disebut-sebut terlibat dalam kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, Jumat (29/11/2013).

Terkait terkuaknya kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia oleh mantan kontraktor teknik Amerika Serikat dan karyawan Central Intelligence Agency (CIA) yang menjadi kontraktor untuk National Security Agency (NSA), baru-baru ini terdengar isu baru yang menyebutkan adanya negara lain yang membantu Australia.

Negara yang disebut-sebut ikut terlibat masalah penyadapan tersebut adalah Singapura dan Korea Selatan.

Dari Jakarta diberitakan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan telah memanggil Duta Besar Singapura dan Korea Selatan terkait bantuan mereka terhadap Australia melakukan penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan lingkaran dekatnya.

Dari klarifikasi kedua Dubes negara tersebut, Marty menyebutkan bahwa Korea Selatan membenarkan telah melakukan penyadapan menggunakan fasilitas fiber optic. Sementara untuk Singapura tidak membantah namun juga tidak membenarkan.

“Dubes Korea di Jakarta juga sudah dipanggil dan tidak menyanggah berita (penyadapan) tersebut. Kalau Dubes di Singapura mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya.

Mereka menyatakan bahwa pemberitaan ini tidak ada dasarya,” kata Marty di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11).

Marty menambahkan, khusus untuk aktifitas penyadapan yang dilakukan Singapura dan Korsel statusnya bukan hanya penyadapan menyangkut Indonesia, tapi menyangkut banyak negara.

“Melihat situasi yang demikian, di sidang umum PBB pun disinggung soal hak pribadi dari ancaman pengumpulan data di luar kawasan yang melanggar hukum, ini inisiatif Indonesia,” jelasnya.

Hari ini, Komisi I DPR mengagendakan rapat kerja dengan Kemenlu, Menteri Pertahanan, Menkominfo , BIN, Mensesneg, dan Kepala Sandi Negara, terkait penyadapan.

Dalam rapat gabungan yang dilakukan Kamis (29/11/2013), Komisi I dan sejumlah petinggi negara telah menarik 6 poin kesimpulan dari rapat yang digelar dari pukul 10.20 hingga 15.35 WIB.

“Kita sudah menetapkan 6 langkah yang harus dilakukan. Kita akan selesaikan masalah satu per satu, untuk saat ini kita akan fokus terhadap masalah Australia,” ungkap Menteri Luar Negeri tersebut.***