Gugatan Herman ke MK Dinilai Semakin Tak Jelas

Jakarta – Sudah dua pekan lamanya kuasa hukum pasangan calon gubernur Riau Herman Abdullah-Agus Hidayat melayangkan pendaftaran surat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengkata hasil Pilgubri.

Akan tetapi, sampai saat ini MK belun juga menindaklanjutinya, melihat jadwal pelantikan gubernur terpilih sudah di depan mata.

Belum adanya kepastian dari registrasi nomor perkara gugatan Herman Abdullah-Agus Hidayat disampaikan Agusniwan Etra sebagai staff pendaftaran dan registrasi perkara di MK kepada pewarta, Senin (23/12/13) di Gedung MK, Jakarta saat dikonfirmasi proses gugatan sengketa Pilgubri. “Sampai saat ini belum ada nomor registrasi perkaranya, kalau ada pasti sudah dikeluarkan di situs MK,” kata Etra.

Saat ditanya mengapa hal itu bisa terjadi, Etra mengaku tidak tahu. “Memang biasanya hanya tiga hari setelah pemdaftaran perkara, tapi kadang-kadang bisa juga lebih dari tiga hari,” sebutnya.

Dia juga tidak mengetahui, apakah ini sebagai pertanda bahwa pendaftaran gugatan pasangan Herman Abdullah-Agus Hidayat kemungkinan tidak diterima MK. “Kalau hal itu kita tidak tahu, karena itu bukan kewenangan kita,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pasangan Herman Abdullah-Agus Hidayat pada Rabu (11/12/13) kemarin, menggungat hasil Pilgubri yang diumumkan KPU Riau ke MK. Dimana pasangan ini menunjuk pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya.

Herman Abdullah

Sementara itu pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pesimis rencana pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih bisa dilaksanakan 7 Januari 2014.

Mengingat, sampai sekarang belum ada kejelasan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan pasangan Herman Abdullah-Agus Hidayat atas perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Riau.

“Kami juga terus menunggu dan memantau perkembangan gugatan sengketa hasil Pemilukada Riau di Mahkamah Konstitusi yang diajukan salah satu calon gubernur Riau,” kata Kapuspen dan Juru Bicara Kemendagri Restuardy Daud kepada pewarta, Selasa (24/12/13) di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Dijelaskan Restuardy, sambil menunggu proses hukum di MK sampai adanya keputusan, Penjabat Gubernur Riau akan tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantik gubernur dan wakil gubernur Riau defenitif yang dipilih pada akhir November kemarin.

“Yang pastinya Penjabat Gubernur Riau akan melaksanakan tugas sampai dilantinya gubernur dan wakil gubernur defenitif setelah adanya putusan MK,” sebutnya.***