Hasil Rapinmas darurat PPP menghentikan SDA dari Ketum ( deliknews.com)

Prahara di tubuh Partai Persatuan Pembangunan semakin berkecamuk. Setelah Suryadharma Ali dengan sepihak memecat wakil ketua umum Suharso Monoarfa, empat ketua DPW PPP.  Sedangkan Romahurmuzy digeser kedudukan dari Sekretaris Jenderal menjadi ketua DPP.

Keputusan ketua umum ini membuat perpecahan di tubuh partai politik berlambang Kabah ini semakin lebar. Suharso menduga pemecatan ini didasarkan atas rekomendasi ilagal dari pengurus yang tak suka dengan dirinya.

Setelah membersihkan orang-orang yang membangkang dari tubuh PPP. Selang satu hari kemudian tepatnya pada hari Jumat (18/04) Suryadharma Ali secara resmi mengumumkan dukungan kepada Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai calon presidennya.

Padahal keputusan dukungan kepada Parbowo nyata-nyata telah melanggar kesepakatan internal partai.  Pada rapat pengurus PPP sebenarnya mendukung Jusuf Kalla sebagai figur capres ideal.

Suryadharma Ali/ SDA menilai figur seperti Prabowo adalah sosok yang paling tepat memimpin bangsa Indonesia kedepan. Maka dari itu dilindasi rasa iklas PPP memberikan dukungan tanpa kondisi apa pun.

Menurut Romahurmuziy / Romi tindakan SDA dinilai sudah otoriter, hadirnya ketua umum pada kampanye terbuka Partai Gerindra dinilai tidak etis, dan melenceng dari   AD/ART PPP.  Melalui Rapat Pimpinan Nasional yang dihelat kubu Rumahurmuziy melancarkan serangan balasan. Rapimnas PPP memutuskan memberikan surat peringatan pertama bahwa untuk sementara waktu Suryadharma Ali dinonaktifkan sebagai ketua umum partai.

Alasan kuat yang melandasi keputusan ini adalah SDA tidak menghadiri Rapinmas I dan telah melakukan manuver politik yang melanggar ketentuan AD/ART PPP.  Rapinmas menunjuk Emron Pangkapi sebagai ketua umum  menggantikan SDA.

Dalam jumpa pers Romi  yang digelar Sabtu malam (19/04) mengatakan : “Setelah upaya sungguh sungguh membangun komunikasi, Ketum Suryadharma Ali tetap tidak bersedia menghadiri forum Rapimnas I PPP. Atas dasar tersebut, Rapimnas PPP dengan tetap berpegang teguh kepada konstitusi AD/ART mengoreksi sanksi yang diputuskan raat pengurus harian DPP PPP pada 18 April,”

Hingga kini SDA belum dapat memberikan komentar lebih jauh mengenai keputusan Rapinmas PPP yang mengharuskan dia mundur dari ketua umum PPP.

Namun yang pasti keputusan ini semakin membingungkan simpatisan PPP, pasalnya telah terjadi dualisme kekuasaan di tubuh PPP sendiri.